Mencoba Memperbaiki Diri

Paper Money: A Legal Judgment


KETETAPAN HUKUM ATAS UANG KERTAS
oleh Prof. Umar Ibrahim Vadillo

Dapat disimpulkan bahwa uang kertas –dollar, pounds, franc, dan lain lain– merupakan hutang, karena specie yang mereka wakili disimpan di tempat yang jauh dari kendali kita, hal ini tidak dapat kita terima, karena dikhawatirkan mereka akan menanggalkan perjanjiannya –yang ternyata terbukti dikemudian hari.

Hal pertama yang muncul saat membuat keputusan adalah untuk memahami subjek permasalahannya, dalam kasus ini uang kertas. Setelah itu kita dapat menentukan referensinya melalui al-Qur’an dan fiqh. Uang kertas telah berevolusi seiring dengan sejarah. Apa yang kita kenal hari ini sebagai uang kertas tidak seperti uang kertas sebelumnya. Pada dasarnya evolusi ini telah melewati tiga tahap:

1. Nota janji pembayaran yang di backup oleh emas dan perak.
2. Proses devaluasi unilateral yang mengarah pada pembatalan sepenuh- nya dari kontrak perjanjian pembayaran.
3. Selembar kertas yang tidak di backup oleh specie -alat tukar sejati, yang nilai legalnya ditentukan oleh pemaksaan Hukum Negara.

Mari kita telusuri tiga tahap ini satu-persatu.

Pertama
Pada awalnya, uang kertas diedarkan oleh oleh bank dan mewakili sejumlah emas atau perak, dikenal sebagai ‘specie’. Meskipun sebenarnya ‘specie’ tidak dibackup 100% dengan specie, pengedarannya oleh bank mewajibkan bank membayar sekian jumlah specie saat ditagih. Dalam hal ini uang kertas atau ‘specie’ mewakili sekian jumlah hutang.

Saat uang kertas berperan sebagai hutang, dapatkah ia diterima? Peredaran yang bagaimana yang relevan dengan Syariat Islam?

Pada tahap ini sejumlah emas dimiliki secara tipikal oleh institusi perbankan yang mengedarkan sertifikat bagi pemiliknya untuk menarik sejumlah specie saat diminta. (Kita akan mengabaikan fakta bahwa institusi perbankan merupakan institusi Riba. Kita anggap bank tidak berhubungan dengan bunga untuk berkonsentrasi pada pada pengedaran uang kertas itu sendiri.)

A) Pengedaran pertama yang muncul adalah amanah (kepercayaan) seseorang: emas anda dipercayakan pada seorang bendahara. Apa hukumnya dalam Islam mengenai hal ini? Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam al-Qur’an dalam surat al-‘Imran (3:74):

Diantara Ahli Kitab terdapat sebagian orang yang, bila kamu percayakan atas mereka sejumlah emas, mereka akan mengembalikannya padamu.

Namun terdapat sebagian diantara mereka yang, bila kamu percayakan atas mereka satu dinar, mereka tidak akan mengembalikannya padamu,

kecuali jika kamu terus berdiri atas mereka.
Itu dikarenakan mereka berkata; “Kami tidak memiliki kewajiban atas orang orang ummi.” Mereka berkata bohong pada Allah padahal mereka mengetahuinya.

Hukum –atau perintah– dalam ayat ini, menurut Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi dalam ‘Ahkamul Qur’an’, adalah sebagai berikut:

“Adalah haram bagi Muslim untuk percaya (amanah) pada Kuffar diluar Dar al-Islam,

yaitu, “tanpa ada dominasi atas mereka” dibawah kekuasaan otoritas Muslim. Sebagai penjelasan dari ini, dapat ditemukan dalam ayat itu sendiri: “Dikarenakan mereka akan berkata, ‘kami tidak memiliki kewajiban … ,'” dengan kata lain, mereka dapat/akan menanggalkan perjanjiannya. Sebagaimana hal ini telah dibuktikan oleh sejarah, maka dapat kita simpulkan bahwa hal ini merupakan permasalahan vital yang penting.

Arti dari semua ini adalah tidak dapat diterima bagi Muslim untuk menyimpan/menabung kekayaannya pada kuffar dimanapun dikarenakan kita tidak memiliki Dar al-Islam sebagai ‘dominasi atas mereka’. Dengan penafsiran singkat, diperbolehkan untuk memberi amanah pada seorang kafir bila dilakukan dibawah naungan otoritas Muslim. Pada versi ini kita dapat menerimanya. Namun yang termasuk kategori ditolak adalah memberikan amanah pada kuffar saat kekayaan disimpan dibawah otoritas kafir.

Dapat disimpulkan bahwa uang kertas –dollar, pounds, franc, dan lain lain– merupakan hutang, karena specie yang mereka wakili disimpan di tempat yang jauh dari kendali kita, hal ini tidak dapat kita terima, karena dikhawatirkan mereka akan menanggalkan perjanjiannya –yang ternyata terbukti dikemudian hari.

B) Sekarang, diasumsikan amanah berada dibawah otoritas Muslim, permasalahan kedua yang timbul adalah mengenai nota janji bayar (uang kertas) yang diperlakukan sebagai uang. Dengan kata lain, apakah uang kertas dapat diterima sebagai alat tukar menurut Syariat Islam.

Dalam kasus ini hukum ‘perpindahan/transfer hutang’ menjadi relefan. Berdasarkan Madzab Amal Madinah kita mendapatkan ketetapan berikut ini dan penjelasannya dalam Kita Al-Muwatta Imam Malik:

Imam Malik berkata, “Seseorang tidak sepatutnya membeli hutang yang dimiliki orang lain baik mereka itu hadir maupun tidak, tanpa konfirmasi dari pemilik hutang terlebih dahulu, tidak juga membeli hutang dari orang yang telah wafat meskipun dia mengetahui almarhum telah tiada. Itu dikarenakan untuk membelinya merupakan transaksi yang tidak pasti dan orang lain tidak mengetahui apakah transaksi itu akan selesai atau tidak.”

Ia juga mengatakan, “Penjelasan mengenai apa yang tidak disetujui dalam penjualan hutang yang dimiliki orang yang tidak hadir atau mati adalah tidak diketahui penghutang yang mana yang meng-klaim terhadap orang mati tersebut. Bila orang yang mati tersebut memiliki hutang yang lain, harga yang diberikan oleh pembeli hutang sebagai kekuatan hutang dapat hilang.”

Imam Malik mengatakan, “Terdapat juga cacat lainnya dalam hal itu. Dia membeli sesuatu yang tidak dijaminkan baginya, demikian juga bila transaksi belum terpenuhi, apa yang dibayarkannya menjadi tidak bernilai. Hal ini merupakan transaksi yang tidak jelas dan itu tidak baik.”

Gagasan dasar dalam pemindahan hutang dari pengedar hutang asli (orang yang memiliki kewajiban membayar hutang) harus menjamin kekuatan harga dari hutangnya kepada transferee (orang yang menerima nota hutang). Sehingga, kontrak hutang pertama dilikuidasi dan kontrak hutang baru dibuat tersendiri . Hutang selalu dianggap sebagai kontrak pribadi antara dua pihak, tidak bersirkulasi tanpa membuat jaminan pribadi baru (kontak hutang baru). Alasannya adalah orang yang mengedarkan hutang bisa saja mempunyai kewajiban (obligasi) baru lainnya diluar kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya.

Bagaimana praktek ini bisa diterapkan saat uang kertas diedarkan oleh bank sebagai hutang? Karena Bank –dan ini menjadi sumber gagasan uang kredit– mengedarkan lebih banyak obligasi (kewajiban membayar hutang) dibandingkan jumlah yang mereka simpan sebagai specie, akan tidak dapat diterima bila nota ini dipergunakan dalam perdagangan. Alasannya adalah, orang penerima hutang yang tidak dijaminkan baginya, terutama karena mengetahui obligasi tidak dijaminkan untuknya karena pengedarnya (bank) memiliki kewajiban lebih banyakdari yang bisa ditanggungnya. Jika semua depositor pada suatu bank menagih nilai (kekayaan, specie) mereka, seperti yang terjadi saat ‘rush perbankan’, bank tidak akan dapat memenuhi tanggung jawab membayar kewajibannya.

Kesimpulan: Saat hutang berperan sebagai alat tukar (uang), dalam Syariat Islam kita tidak diperbolehkan mempergunakannya. Maka kita tidak diperbolehkan mempergunakan dollar, pond, euro atau nota lainnya, baik yang datang dari bank kafir maupun bank milik-Muslim, baik specie-nya disimpan dalam negeri kafir ataupun dalam negeri Muslim. Nota perbankan tidak diperbolehkan untuk beredar. Bagaimana bila nota tersebut tidak diedarkan oleh bank melainkan oleh orang yang hadir dan dapat secara pribadi menjamin pemilikan fisik barang, dalm kasus ini dapatkah nota hutang dialihkan, dijual atau beredar secara umum? Apsek Syariah apa yang relevan untuk menganalisa kasus ini?

Kembali kita harus memasuki permasalahan peralihan hutang. Yang relefan disini adalah: kekayaan real apa yang harus dimiliki sebagai jaminan kewajiban bayar (obligasi)? Dengan kata lain, apa kekayaan dibalik nota hutang? Bila obligasi dalam emas (uang) maka aturan pembatasan lainnya diperlukan. Bila obligasi dalam makanan, kembali, aturan pembatasan lainnya diperlukan. Ini dikarenakan emas, perak dan makanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan –mereka umumnya dipergunakan sebagai alat tukar. Kasus ini meliputi:

Dalam bab Pertukaran-Uang dalam kitab Muwatta Imam Malik kita dapatkan:

“Yahya meriwayatkan padaku dari Malik dari Ibn Syihab dari Malik ibn Aws ibn al-Hadasyan an-Nasri bahwa ia pernah ditanya mengenai pertukaran 100 Dinar.

Ia berkata,`Talha ibn ‘Ubaydullah memanggilku dan kami melakukan kesepakatan bahwa kami akan melakukan pertukaran. Ia mengambil emasnya dan memegangnya ditangannya dan berkata, “Aku tidak bisa melakukan pertukaran sebelum bendaharaku membawa uang untukku dari al-Ghaba.”

‘Umab ibn al-Kattab mendengarnya dan ‘Umar berkata, “Demi Allah! Jangan meninggalkannya sampai engkau mengambil uang darinya!”

Kemudian ia berkata, “Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, berkata ‘Emas ditukar perak adalah Riba kecuali dari tangan-ke-tangan. Kurma ditukar kurma adalah Riba kecuali dari tangan-ke-tangan. Gandum ditukar gandum adalah Riba kecuali dari tangan-ke-tangan.'””

Pembatasan pertama adalah kita tidak dapat menggunakan emas atau makanan dalam pertukaran (sarf) kecuali barangnya secara fisik ada di sana. Kita tidak diperkenankan mengklaim emas atau makanan yang disimpan di bendahara atau orang lain. Barang yang ditukarkan harus ada.

Persoalan ini mencegah kemungkinan penggunaan uang kertas yang mewakili emas atau perak hari ini untuk membeli fisik emas dan perak. Sebagai tambahan, pertukaran nota kertas dengan nota kertas lainnya juga dilarang karena merupakan Hutang-untuk-Hutang.

Pelarangan penggunaan nota janji bayar dalam pertukaran (jual-beli) lebih lanjut diperkuat dengan keadaan berikut:

Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa ia mendengar bahwa al-Qasim ibn Muhammad berkata, “‘Umar ibn al-Khattab berkata, `Dinar untuk dinar dan dirham untuk dirham dan sa’ untuk sa’. Suatu yang akan diambil kemudian tidak untuk dijual dengan sesuatu yang di tangan.'”

Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa Abu’z-Zinad mendengar Sa’id al-Musayyab berkata, “Riba terdapat hanya dalam emas dan perak atau apapun yang ditimbang dan diukur oleh makanan dan minuman.”

Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa bukan hanya emas dan perak saja tapi juga makanan yang menjadi ukuran pembayaran termasuk dalam larangan, dengan kata lain, larangan ini meluas menjadi bentuk ‘alat tukar umum’ apapun. Nota apapun yang mewakili ‘alat tukar umum’ tidak dapat dipergunakan dalam pertukaran. Dengan acuan pembatasan tersebut, berarti nota perbankan tidak dapat digunakan sebagai uang/alat tukar, melainkan hanya sebagai kontrak pribadi –yang mendasari argumen kita.

Bagaimana dengan nota yang dipegang oleh bendahara Muslim dan dijamin: dapatkah dipergunakan dalam transaksi selain pertukaran? Dapatkah nota itu digunakan sebagai, contohnya, untuk membeli barang-barang di pasar?

“Yahya meriwayatkan padaku dari Malik bahwa ia mendengar tanda terima/kwitansi (sukukun) dibagikan pada penduduk pada masa Marwan ibn al-Hakam untuk barang di pasar al-Jar. Penduduk membeli dan menjual kwitansi diantara mereka sebelum mereka mengambil barangnya.

Zayd ibn Tsabit bersama seorang Sahabat Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pergi menghadap Marwan ibn al-Hakam dan berkata, “Marwan! Apakah engkau menghalalkan Riba?” Ia menjawab, “Naudzubillah! Apakah itu?” Ia berkata, “Kwitansi-kwitansi ini yang dipergunakan penduduk untuk berjual-beli sebelum menerima barangnya.”

Marwan kemudian mengirim penjaga untuk mengikuti mereka dan mengambilnya dari penduduk kemudian mengembalikannya pada pemilik aslinya.”

Berdasarkan peristiwa tersebut, berarti kita tidak dapat mempergunakan surat janji bayar dan menggunakannya untuk berjual-beli layaknya uang. Tujuan dari surat janji bayar adalah bukan sebagai uang, tetapi sebagai kontrak pribadi yang harus tetap pribadi, bukan kontrak umum.

Lalu apa fungsi dari nota janji bayar? Bagaimana cara penggunaannya yang halal?

Adalah halal untuk membuat kontrak atau hutang, juga dihalalkan pemindahan dari hutang tersebut, dengan syarat pelakunya dapat dijangkau dan dapat menjamin pembayaran hutangnya dengan membuat kontrak baru (nota janji baru) dengan penerima baru. Bila penjamin bukan seorang Muslim, maka sebagai tambahan dari yang telah kita bahas, dia harus orang yang amanah dalam wilayah Muslim dan sepenuhnya dibawah pengawasan otoritas Muslim yang berwenang.

Kedua
Tahap kedua menunjuk pada masa proses dimana uang kertas secara konstan ter-devaluasi dari fungsi dan kewajiban awalnya (bank membayar lebih kecil dari kewajiban yang dijanjikan sebelumnya), sampai titik dimana hutang sepenuhnya dibatalkan dari pembayaran (bank meninggalkan kewajibannya). Ini merupakan eliminasi terakhir dari obligasi yang terjadi terhadap US dollar pada tahun 1973, ketika presiden Nixon secara sepihak mencabut kewajiban membayar satu ounce (31.1 gram 24 karat emas) untuk setiap 35 US dollar.

Bagaimana dalam Islam posisi nota janji bayar saat salah satu pihak secara sepihak mencabut kewajibannya, baik sepenuhnya ataupun parsial? Dengan kata lain, bagaimana hukumnya dalam Islam saat hutang dicabut atau di-devaluasi secara sepihak?

Hal ini tentu saja tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran atas perjanjian. Bila dilakukan sebelumnya dengan perantaraan dan tidak ada yang bertanggung jawab atasnya, maka jumlah yang hilang adalah murni pencurian. Pencurian terkena hukuman dalam Islam.

Penggunaan nota bayar yang dialihkan pada orang lain, terbatas pada yang telah kita nyatakan sebelumnya, dengan elemen tambahan. Anda berurusan dalam surat janji bayar dengan pencuri terkenal yang tidak akan mengakui kesalahannya dimasa kini dan dimasa lalu.

Ketiga
Pada akhirnya kita sampai pada uang yang kita miliki saat ini. Tidak ada janji pembayaran dalam specie atau apapun bentuknya. Hanya nilai legal berdasarkan kewajiban warga-negara untuk menerima mata uang nasional sebagai sarana penebus hutang. Disebut juga ‘Hukum Legal Tender’. Legal Tender memberi kemampuan unik pada Negara untuk menyita kekayaan seseorang dalam wilayah negara dan memberikan nota legal sebagai kompensasinya.

Dapatkah sarana pembayaran ini diterima dalam Islam?

Imam Malik mengatakan;

“Uang adalah komoditas yang secara umum diterima sebagai media pertukaran.”

Hal ini disebabkan oleh dua hal:

1. Uang haruslah suatu komoditas dagang. Termasuk juga kertas, namun dinilai dari harganya (nilai intrinsik) bukan berdasarkan apa yang tertulis. Uang harus sesuatu yang berwujud nyata/tangible (‘ayn). Uang tidak dapat mewakili sesuatu yang lain dari dirinya.

2. Uang harus diterima secara umum. Sehingga tidak ada paksaan didalamnya dan tidak boleh penggunaannya menjadi kewajiban bagi kita. Bahkan pemakaian Dinar Emas sebagai uang-pun tidak diperbolehkan untuk menjadi kewajiban masyarakat. Dinar Emas dan Dirham Perak merupakan uang pilihan bebas, bukan merupakan hasil dari ketetapan atau paksaan. Sedangkan uang kertas merupakan pemaksaan atas masyarakat. Kewajiban pemakaian ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dua sebab:
* Kecurangan dalam penawaran: bank mengharuskan penerimaan sesuatu diatas nilainya (nilai asli kertas adalah nol).
* Kewajiban dari penawaran: bank mengharuskan penerimaannya, baik disukai maupun tidak disukai.

Hal ini merupakan perbuatan yang tidak adil dan diperkuat lagi dengan dukungan hukum Negara yang membatasi penggunaan komoditas lain sebagai sarana pembayaran, khususnya terhadap emas dan perak. Pemakaian emas dan perak sebagai uang antara dikenakan pajak, terkena regulasi bahkan terkadang dilarang. Dalam kasus ekstrim kita dapatkan emas pribadi akan disita dari warga negara berdasarkan undang-undang, sebagaimana yang terjadi di USA.

Kesimpulan Terakhir
Uang kertas bukan uang yang sah menurut Syariat Islam, baik pada saat ini maupun yang telah lalu. Uang yang sesuai Syariat Islam adalah Dinar Emas dan Dirham Perak. Komoditas apapun yang umum diterima sebagai alat tukar dapat diterima sebagai uang yang sah dalam Islam.

The first aspect of arriving at a judgment is to understand the subject matter, in this case what paper money is. After that we can look at the Qur’an and the fiqh.

Paper money has evolved in nature through history. What we know today as paper money is not what it used to be. This evolution has passed through basically three stages:

1] A promissory note backed by gold or silver.

2] A process of unilateral devaluation leading to a complete revocation of the contractual agreement.

3] A piece of paper not backed by any specie, whose legal value is determined by the compulsion of the State Law.

Let us examine these three stages one by one.

1. Firstly, paper money was issued by banks and it represented a certain amount of gold or silver, known as the ‘specie’. Even though it never was 100% backed by the specie, the issuing bank was obliged to pay the amount on demand. In this sense it represented a kind of debt.

When paper money was a debt, was it acceptable? What issues concerning Islamic Law are relevant?

At this stage a certain amount of gold was held by typically a banking institution and it issued a paper certificate giving the owner the right to withdraw the specie on demand. (We will ignore the fact that this was a banking institution and it would have been dealing with Riba. We will pretend that they did not deal with interest in order to concentrate on the issue of paper money itself.)

A) The first issue that arises is the one of amana (trust): Your gold is in trust with a treasurer. What does Islamic Law have to say on this issue? Allah ta’ala says in the Qur’an in Surat al ‘Imran (3, 74):

Among the People of the Book there are some who,
if you trust them with a pile of gold,
will return it to you.
But there are others among them who,
if you trust them with a single dinar,
will not return it to you,
unless you stay standing over them.
That is because they say,
“We are under no obligation
where the gentiles are concerned.”
They tell a lie against Allah and they know it.

The hukum (legal judgment or command) of this ayat, according to Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi in his ‘Ahkamul Qur’an’, is as follows:

“It is forbidden for Muslims to have amana with the kuffar outside Dar al-Islam,”

that is, “without standing over them” under the power of a Muslim authority. And the explanation for this is found in the ayat itself: “That is because they say ‘we are under no obligation,’ that is to say, because they can/will repudiate the agreement. Since this has been proven to be historically the case, we may conclude that this is of vital importance.

What this means is that it is not acceptable for Muslims to have money deposited with kuffar anywhere since we do not have a Dar al-Islam in which to exercise ‘standing over them’. A lighter interpretation would suggest that it would be acceptable to have amana with a kafir if the deposits are under the power of a Muslim authority. We accept the latter version. But what it categorically denies is the possibility of having amana with the kuffar when the wealth is stored under kafir authority.

We can conclude that when paper currencies—dollars, pounds, francs, etc.—were a debt, because the specie they represented was stored in trust away from our control, they could not be accepted by us, since we would fear that they would repudiate the agreement—as in fact later happened.

B) Now, assuming that the amana is under a Muslim authority, the second issue that arises is whether the promissory note can in itself be treated as money. In other words, whether the note can be used as a medium of exchange according to Islamic Law.

In this case the law of ‘transfer of debts’ becomes relevant. According to the School of the Amal of Madinah we find the following judgment and explanation in the Muwatta of Imam Malik:

Malik said, “One should not buy a debt owned by a man whether present or absent, without the confirmation of the one who owes the debt, nor should one buy a debt owed by a dead person even if one knows what the deceased man has left. That is because to buy it is an uncertain transaction and one does not know whether the transaction will be completed or not.”

He also said, “The explanation of what is disapproved of in buying a debt owed by someone absent or dead is that it is not known which unknown debtors may have claims on the dead person. If the dead person is liable for another debt, the price which the buyer gives on strength of the debt may become worthless.”

Malik said, “There is another fault in that as well. He is buying something which is not guaranteed for him, and so if the deal is not completed, what he has paid becomes worthless. This is an uncertain transaction and it is not good.”

The general idea is that in order to transfer a debt the original issuer of the debt (the person who has the obligation) must guarantee the value of the debt to the transferee (the person receiving the note). Thus, the first contract is liquidated and a new private contract is created. Debt is always kept as a private contract between the parties. It does not circulate without the creation of a new private guarantee (a new contract). The reason is that the person who has issued the debt may have more obligations than he can fulfil.

How would this injunction have applied when paper money was issued by the banks as a debt? Since every bank—and this is the whole idea of credit money—issued more obligations than the amount that they held in specie, it would not be acceptable to use any of its notes for trading. The reason is, that the person would be accepting a debt that is not guaranteed for him, especially when it is known that it cannot be guaranteed for him since the issuer (the bank) has more obligations than what it can fulfil. If every depositor in the bank were to demand the value of their notes, as is the case in a ‘run on the bank’, the bank would be unable to fulfill its obligations.

Conclusion. When money was a debt, in Islamic Law you would not have been allowed to use it. You would not be allowed to use a dollar, or a pound, or any note, whether it came from a kafir bank or a Muslim-owned bank, whether the specie was stored in a kafir country or in a Muslim country. Banking notes are not permitted to circulate.

But if the note is issued not by a bank, but instead by a person, and that person is present and can privately guarantee the physical possession of the goods, can in this case the note be transferred, sold or circulate in general? What aspects of the Law are relevant to the analysis of this case?

Again we have to go to the transfer of debts. What is relevant here is: what is the specie that is held as guarantee for the obligation? In other words, what is the specie of the note? If the obligation is in gold (money) then another set of restrictions come into place. If it is food then, again, another set of restrictions come into place. This is because gold, silver and food have a particular significance to trading—they are commonly used as a medium of exchange. The case is the following:

In the chapter called Money-Changing of the Muwatta of Imam Malik we read:

“Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Malik ibn Aws ibn al‑Hadathan an-Nasri that he once asked to exchange 100 dinars. He said, ‘Talha ibn ‘Ubaydullah called me over and we made a mutual agreement that he would make the exchange with me. He took the gold and turned it about in his hand and then said, “I cannot do it until my treasurer brings the money to me from al-Ghaba.” ‘Umar ibn al-Khattab was listening and ‘Umar said, “By Allah! Do not leave him until you have taken it from him!” Then he said, “The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, ‘Gold for silver is usury except hand to hand. Wheat for wheat is usury except hand to hand. Dates for dates is usury except hand to hand. Barley for barley is usury except hand to hand.’””

The first restriction is that you cannot use the gold or food in an exchange (sarf) unless the specie is physically present there. You cannot use the claim of gold or food stored with a treasurer. The items exchanged have to be present.

This matter rules out any possibility of using paper notes representing gold or silver to buy physical gold or silver. In addition, the exchange of paper notes with other paper notes is prohibited because it is Debt-for-Debt.

This prohibition of using promissory notes in an exchange is further reinforced by the following words:

Yahya related to me from Malik that he had heard that al-Qasim ibn Muhammad said, “‘Umar ibn al-Khattab said, ‘A dinar for a dinar, and a dirham for a dirham, and a sa’ for a sa’. Something to be collected later is not to be sold for something at hand.’”

Yahya related to me from Malik that Abu’z-Zinad heard Sa’id al Musayyab say, “There is usury only in gold or silver or what is weighed and measured of what is eaten and drunk.”

All this clearly indicates that not only gold and silver but also any food that could be used as payment is included in the prohibition, that is to say, the prohibition extends to any form of ‘common money’. Any note that represents any form of ‘common money’ cannot be used in an exchange. With that restriction in mind, it means that a banking note cannot really be used as money, but only as a private contract—which is the basis of our argument.

But what about a note held by a Muslim treasurer and guaranteed: can it be used in a transaction other than an exchange? Can it be used, for example, to buy other goods in the market?

“Yahya related to me from Malik that he had heard that receipts (sukukun) were given to people in the time of Marwan ibn al-Hakam for the produce of the market of al-Jar. People bought and sold the receipts among themselves before they took delivery of the goods. Zayd ibn Thabit and one of the Companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, went to Marwan ibn Hakam and said, “Marwan! Do you make usury halal?” He said, “I seek refuge with Allah! What is that?” He said, “These receipts which people buy and sell before they take delivery of the goods.” Marwan therefore sent guards to follow them and take them from people’s hands and return them to their owners.”

This means that you cannot use a promissory note and use it for trading as if it were money. The purpose of the promissory note is not to be money, but to be a private contract that must remain private and not public.

So, what is the use of the promissory note? What is the halal usage of it? It is halal to have a contract or a debt, and it is also halal to transfer that debt, provided that the person who issued it is accessible and can guarantee the payment of the debt by signing a new contract (promissory note) with the new recipient. If the guarantor is not a Muslim, then in addition to what we have said, he also has to have his amana within Muslim territory and under the overall supervision of an enforcing Muslim authority.

2. The second stage refers to the process of those years in which paper money was constantly devalued from its initial obligation (they paid less than they had promised), up until the debt was finally completely revoked (they withdrew their obligation). This final elimination of the obligation took place with the dollar in 1973, when Nixon unilaterally revoked the obligation of paying one ounce of gold for every 35 dollars.

What is the Islamic position regarding a promissory note when one of the parties unilaterally revokes its obligation, whether it is complete or partial? That is to say, what is the Islamic ruling when a debt is unilaterally revoked or devalued?

It is not acceptable. It is a violation of the contract. If this is done with premeditation and no responsibility is accepted, it amounts to pure theft. Theft is punishable in Islam.

To use the note to transfer it to other people, falls under all the restrictions that we have expressed before, with an added element. You are dealing with the promissory note of a known thief who does not admit his guilt or past obligations.

3. Finally we arrive at the money which we have today. There is no promise of payment in specie of any kind. It only has a legal value based on the obligation of the citizens of the country to accept the national currency as a means to redeem debts. This is the ‘Law of Legal Tender’. It gives the State the unique ability to confiscate anyone’s wealth within the nation and to pay for it in compensation with its own legal note.

Is this an acceptable means of payment in Islam?

Imam Malik said money is “any merchandise commonly accepted as a medium of exchange.” This implies two things:

A) Money has to be a merchandise. Therefore it could be paper. But paper only for the value of the paper itself, not for what is written on it. Money must be something tangible (‘ayn). Money cannot be a liability of any kind.

B) Money must be commonly accepted. Therefore it cannot be imposed. No-one can say it is obligatory on you. No-one can even make the Gold Dinar obligatory on the people. The Gold Dinar and the Silver Dirham become a currency out of free choice, not as the result of decree. Paper money is imposed on people. This obligation is not accepted in Islam for two further reasons:

—The fraudulent nature of the offer: they oblige you to accept something above its value (its real value is zero).

—The obligation of the offer: you are obliged to accept it whether you like it or not.

This unlawful behaviour is further reinforced by the application of State laws that restrict the use of any other merchandise as a means of payment, thus enforcing the State monopoly on the currency, particularly in regard to gold and silver. Gold and silver are either taxed, or their use is regulated and sometimes disallowed. In some extreme cases we have seen gold confiscated by law from the private citizens, as has been the case in the USA.

Final conclusion

Paper money is not valid money in Islamic Law, whether in its present form or in any of the forms in which it has existed in the past. The Shari‘ah money is the Gold Dinar and the Silver Dirham. Any merchandise commonly accepted as a medium of exchange is also accepted as a valid money in Islam.

Umar Ibrahim Vadillo

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s